Iren Karina
24213465
2EB12
HUKUM PERDATA
Adalah salah satu bidang hukum yang mengatur
hak dan kewajiban yang
dimiliki subyek hukum dan hubungan antara
subyek hukum. Hukum perdata
disebut pula hukum privat atau hukum sipil
sebagai lawan dari hukum publik.
Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan negara serta
kepentingan umum misalnya politik dan pemilu
(hukum tata negara), kegiatan
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi
atau tata usaha negara), kejahatan
(hukum pidana)
Hukum perdata mengatur hubungan antara
penduduk atau warga negara
sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan
seseorang, perkawinan, perceraian,
kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang
bersifat perdata lainnya.
Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak
menunjukkan adanya
subyek sebagai pelaku dan benda yyang
dipermasalahkan oleh para pihak sebagai
obyek hukum.
Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat
mempunyai hak dan kewajiban
untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari
orang dan badan
hukum.
Obyek hukum adalah segala sesuatu berguna
bagi subyek hukum dan dapat
menjadi pokok suatu hubungan hukum yang
dilakukan oleh
subyek hukum. Obyek hukum adalah benda.
Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang
diberiikan oleh hukum
kepada subyek hukum.
Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh
hukum kepada orang ataupun
badan hukum.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di
dunia dan perbedaan sistem
hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum
perdata, antara lain :
sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) yaitu sistem
hukum yang
berlaku di Kerajaan Inggris Raya termasuk
negara persemakmuran atau
negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris,
misalnya Amerika Serikat.
b. sistem hukum Eropa Continental, sistem
hukum yang diterapkan di daratan
Eropa.
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada
hukum perdata di Belanda,
khususnya hukum perdata Belanda pada masa
penjajahan.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal
KUHPer.) yang berlaku di
Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari
''Burgerlijk Wetboek'' (atau dikenal
dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda
dan diberlakukan di Indonesia
berdasarkan azas konkordansi (azas persamaan
hukum). Untuk Indonesia yang
saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW
diberlakukan mulai 1859. Hukum
perdata Belanda sendiri disadur dari hukum
perdata yang berlaku di Perancis
dengan beberapa penyesuaian.
Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat
KUHPer) terdiri dari
empat bagian, yaitu:
Buku I tentang Orang
Mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum
keluarga, yaitu hukum
yang mengatur status serta hak dan kewajiban
yang dimiliki oleh subyek hukum.
Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak
keperdataan seseorang, kelahiran,
kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian
dan hilangnya hak keperdataan.
Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian
ketentuan-ketentuannya telah
dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan.
II. Buku II tentang Kebendaan
Mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum
yang mengatur hak dan
kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang
berkaitan dengan benda, antara lain
hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang
dimaksud dengan benda
meliputi :
1. benda berwujud (tangible assets)
a. bergerak, misalnya kendaraan bermotor,
perhiasan.
b. tidak bergerak misalnya tanah, bangunan
dan kapal dengan berat
tertentu.
2. benda tidak berwujud (intangible assets)
misalnya hak tagih atau piutang, termasuk Hak
atas Kekayaan
Intelektual (HaKI).
Khusus untuk bagian tanah, sebagian
ketentuan-ketentuannya telah
dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU nomor 5 tahun 1960
tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai
penjaminan dengan hipotik, telah
dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU tentang hak tanggungan.
III. Buku III tentang Perikatan
Mengatur tentang hukum perikatan
(perjanjian), yaitu hukum yang
mengatur tentang hak dan kewajiban antara
subyek hukum di bidang perikatan,
antara lain tentang jenis-jenis perikatan
(yang terdiri dari perikatan yang timbul
dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan
yang timbul dari adanya
perjanjian), syarat-syarat dan tata cara
pembuatan suatu perjanjian.
Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab
undang-undang hukum dagang
(KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD
berkaitan erat dengan KUHPer,
khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD
adalah bagian khusus dari KUHPer.
IV. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian
Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum
(khususnya batas atau tenggat
waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam
hukum perdata dan hal-hal
yang berkaitan dengan pembuktian
Sejarah
Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum
perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris
Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum
Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum
perdata) danCode de Commerce (hukum dagang). SewaktuPerancis menguasai Belanda (1806-1813),
kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan
terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan
kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper.
Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824sebelum menyelesaikan tugasnya dan
dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada
tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan
pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia
yaitu :
·
BW
[atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
·
WvK
[atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan
terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke
dalam bahasa nasional Belanda.
Daftar Pustaka
